Problematik Moralitas

Beberapa waktu yang lalu dan mungkin juga sampai saat ini masih ramai diperbincangkan khususnya oleh para blogger tentang RUU-APP dari pemerintah yang sebenarnya mungkin bermaksud baik guna menjaga moralitas rakyat Indonesia agar selalu berada dalam koridor etika moral yang baik. Namun banyak sekali terjadi pro-kontra di mana-mana ada yang menolak ada yang setuju, yang cukup menarik adalah adanya kelompok yang menolak kedua-duanya (menolak RUU-APP dan juga menolak Pornografi itu sendiri), bahkan istri mantan presiden Gusdur ikut dalam demo tersebut. Saya jadi ingin mencoba mengulas dari perspektif lain. Saya melihat Rancangan UU APP atau konsep-konsep lain apapapun yang terkait dengan unsur agama secara implisit sepertinya telah menunjukkan kegagalan institusi agama itu sendiri dalam menjaga moralitas umatnya. Urusan moralitas itu sebenarnya idealnya bukanlah tanggungjawab pemerintah, melainkan tanggungjawab individu orang terhadap Tuhannya melalui mediasi institusi agama dan kitab suci sebagai landasan fundamental berpijak. Institusi agama seolah-olah telah kewalahan menjaga moralitas dan etika umatnya sehingga perlu meminta bantuan dari pemerintah politik, karena pemerintahlah yang punya kuasa untuk menekan dan memaksa rakyatnya melakukan peraturan tertentu, sedangkan insitusi agama seolah-olah hanyalah media penyuluhan belaka yang sepertinya tidak punya kendali hukum untuk “memaksa” umatnya mengikuti kaidah-kaidah tertentu yang diajarkan oleh agama tersebut.

Mari kita coba breakdown apa saja sih yang seharusnya menjadi tugas pemerintah Indonesia saat ini. Ternyata ada begitu banyak sekali yang memang masih perlu dibenahi, seperti problem ekonomi, devaluasi, inflasi, problem infrastruktur (listrik, telekomunikasi, air bersih, jalan-jalan aspal yang rusak berat, kemacetan lalulintas), antisipasi bencana alam (banjir, gempa bumi, gunung merapi), problem buruh dan pengusaha, problem pendidikan, problematik politik, pertikaian antar etnis dan antar kelompok, pemberantasan korupsi, peningkatan angka kejahatan dan korupsi, lemahnya supremasi hukum, dan mungkin masih banyak hal lain lagi. Mungkinkah pemerintah sanggup mengurusi problem moralitas sedangkan problem-problem tadi saja sampai saat ini masih morat-marit? Saya pribadi agak ragu, mohon maaf para penguasa apabila kata-kata saya ini menyinggung anda, kritikan saya ini sebenarnya berdasar dan bersifat membangun. Pada saat suatu konsep atau kepentingan institusi agama tertentu telah masuk dalam environtment politik negara, maka kekuatan agama itu sebagai media spiritual telah mengalami degradasi dan bahkan bisa hilang sama sekali. Wahai "agama" dimanakah kekuatanmu? Menurut saya idealnya institusi agama tidak pantas campur aduk dengan kepentingan politik atau urusan politik. Pemerintah hanya bisa membantu dari segi penegakan hukum (seperti tindak pidana dan perdata), tanggung jawab menjaga moral dan etika masyarakat semestinya diemban oleh institusi agama dengan para pemimpinnya seperti uztad, pendeta, pastor, biksu dll sebagai sumber teladan, informasi dan penyuluhan, tentunya berlandaskan kitab suci dari agamanya masing-masing.

Ironisnya lagi penegakan hukum di negara kita ini saja sudah terpuruk, hukum bisa dibeli dan dimanipulasi. Para penguasa politik yang korup dibiarkan bebas merajalela. Demikian juga dengan institusi agama itu sendiri, Kita lihat ada banyak sekali bukti-bukti dimana bahkan para pemimpin agama sendiri ada yang tidak memberikan teladan atau contoh moral yang baik. Ada tokoh-tokoh agama yang kawin-cerai, berzinah dan tindakan amoral lainnya, beberapa bahkan memanfaatkan wewenang di dalam institusi agama untuk meraih keuntungan materi dari umatnya. Nah sekarang timbul pertanyaan besar, bagaimanakah mungkin moralitas umat dan rakyat dapat dijaga dan diatur jika supremasi hukum saja sudah parah dan para pemimpin negara serta tokoh-tokoh agama juga tidak memberikan teladan yang baik dari segi moral? Sebagai contoh bagaimana mungkin seorang ayah dapat memerintah anaknya jika sang ayah tidak memberikan teladan dan bertindak munafik, pasti anaknya tidak akan respek terhadap ayah demikian, demikian juga dengan para penguasa dan tokoh-tokoh agama yang tidak memberikan teladan baik kepada umatnya akan menjadi suatu preseden yang buruk. Jadi menurut saya yang harus dibenahi saat ini adalah moralitas para pemimpin politik dan pemimpin agama terlebih dahulu, serta menegakkan supremasi hukum dan supremasi kaidah hukum agama itu sendiri, barulah setelah itu sukses turun ke rakyat dan umat.

Ada fenomena lain yang terjadi jika melihat butir-butir dari undang-undang tersebut, seolah-olah hanya perempuan sajalah yang selalu menjadi obyek sasaran atau bidikan hukum apabila ada problematik moralitas. bagaimana dengan laki-laki? Tidakkah seharusnya laki-laki juga perlu lebih diarahkan oleh ajaran agama untuk lebih menjaga nafsu birahinya terhadap perempuan?. Istilahnya dengan kata lain bahkan pelacurpun tidak akan menjajakan dirinya jika tidak ada laki-laki yang datang. Apabila ada kejahatan pemerkosaan mengapa hanya perempuan yang diarahkan untuk hati-hati, mengapa para laki-laki yang hidung belang tersebut tidak diajarkan dan diarahkan oleh "kekuatan" agama untuk tidak melakukan pemerkosaan? tidakkah itu adalah tanggungjawab dari para cendikiawan agama dengan institusinya untuk menyadarkan umatnya khususnya para laki-laki hidung belang? atau mungkinkah para lelaki hidung belang tersebut sudah malas ke mesjid, ke gereja dan tempat ibadat lain karena mereka sendiri melihat banyak kemunafikan di dalam agama dan tidak menemukan kebenaran sejati di dalam agama?

Itu sama halnya ilustrasinya dengan larangan dari para cendikiawan agama agar restaurant tidak buka pada saat bulan puasa, andaikan buka tidak boleh terlihat dari luar. Mengapa? tidakkah para ulama percaya bahwa umatnya yang telah dibekali ajaran agama sanggup untuk menahan nafsu ditengah-tengah banyak tantangan? Tidakkah lebih efektif apabila yang berpuasa itulah yang sebaiknya diajar untuk berlatih menahan nafsu makan pada saat bulan puasa walaupun ada banyak restaurant yang jualan? Kalau orang hanya mau berpuasa jika tidak ada tantangannya berpuasalah di kutub utara atau di hutan belantara yang notabene nggak ada restaurant yang jualan. Tidakkah pahalanya akan lebih besar jika menjalankan ibadah ditengah-tengah tantangan? Ada beberapa pertanyaan yang saya baca di media internet, apakah mungkin ada sesuatu dibalik ini semua? apakah mungkin ada beberapa organisasi agama yang memang menggunakan tunggangan politik untuk kepentingan kelompoknya. Sehingga pada suatu waktu tertentu kelompok itu dapat menguasai paradigma atau "pola berpikir dan bertindak" dari masyarakat khususnya di Indonesia yang sangat majemuk ini, sesuai dengan konsep berpikir kelompok tersebut, seperti yang pernah terjadi di Afganistan di bawah penguasa Taliban dulu, konon ceritanya penguasa Taliban melarang perempuan menonton televisi apalagi bioskop, dilarang menggunakan make-up yang pakai kutex kuku akan dipotong jarinya, perempuan dilarang menyetir mobil, perempuan dilarang berfoto, perempuan harus pakai cadar yang hanya terlihat matanya saja, dilarang juga mendengar musik-musik khususnya dari barat. Apa yang terjadi pada waktu larangan-larangan tersebut diterapkan di Afganistan? rakyat banyak yang menderita siksaan dan penderitaan khususnya kaum perempuan, mereka menjalankannya hanya karena takut dicambuk bukan karena tulus ingin menjalankan peraturannya, dan banyak yang ingin memberontak namun takut, sampai akhirnya sebuah organisasi perempuan berani muncul dan bersuara, nama organisasinya adalah Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA) - www.rawa.org. Apakah nuansa semacam itu yang akan terjadi di Indonesia kelak apabila penguasa mulai campurtangan dalam urusan moralitas rakyatnya? who knows.........